Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mencabut subsidi listrik untuk kelompok pelanggan daya 900 Volt Ampere (VA). Selanjutnya, pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menaikkan tarif listrik golongan tersebut dalam tiga bertahap. Sebab, pelanggan daya 900 VA dianggap tidak termasuk golongan miskin dan rentan miskin.
![]()
Manager PLN Rayon Tenggarong, Satiman mengatakan terdapat sekitar 34.340 pelanggan golongan 900 VA. Namun, hanya sebanyak 2.586 saja yang termasuk golongan miskin dan rentan miskin. Jadi, sisanya yakni sebanyak 31.754 pelanggan itulah yang subsidinya akan dicabut secara bertahap.
“Pencabutan subsidi ini akan dimulai awal tahun depan, dengan mekanisme kenaikan sebanyak tiga kali selama tahun 2017. Setelah itu, tarif pelanggan kelompok 900 VA ini baru mengikuti skema penyesuaian tarif seperti golongan 1.300 VA ke atas.Dan biaya tarif dasar listrik yang harus ditanggung pelanggan sebesar 32 persen, atau naik 32 persen sekali kenaikan,” katanya kepada Koran Kaltim, kemarin.
Di sisi lain, pencabutan subsidi ini baru diberlakukan kepada pelanggan 900 VA yang tidak termasuk golongan miskin dan rentan miskin. Sementara itu, untuk golongan 450 VA, pemerintah masih perlu mencocokkan data yang dimilikinya dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Yang penting pencocokan itu, tidak boleh kami sembarangan menaikkan (tarif),” ujarnya.
Perlu diketahui semua, tarif listrik pelanggan 400 VA yang masih mendapatkan subsidi tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik yaitu sebesar Rp 415 per kWh. Begitu pula dengan pelanggan dengan daya 900 VA yang termasuk golongan miskin dan rentan miskin dengan tarif dasar sebesar Rp 605 per kWh.
Sedangkan untuk rumah tangga mampu, mulai awal tahun 2017 akan mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap. Benny mengatakan, pelanggan 900 VA yang termasuk golongan mampu akan mengalami kenaikan tarif dasar listrik mulai Januari-Februari menjadi sebesar Rp 791 per kWh.
“Penyesuaian kedua yaitu bulan Maret-April menjadi Rp 1.034 per kWh. Penyesuaian ketiga yaitu bulan Mei – Juni menjadi Rp 1.352 per kWh. Juli sampai seterusnya (tarif listrik) ikut dalam mekanisme tariff adjusment,”pungkasnya
Menko Darmin: Waspadai Inflasi 2017 dari Listrik dan BBM
Inflasi tahun depan akan diwarnai pergolakan dari harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices). Pasalnya, tahun depan, subsidi bagi 18,94 juta pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) akan dicabut, bersamaan dengan itu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan berpotensi akan meningkat lagi.
Alhasi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memprediksi, kondisi tahun depan akan berbanding terbalik dibandingkan dengan tahun ini, di mana komponen administered prices terbilang jinak terhadap inflasi.
Bahkan, sambungnya, inflasi tahun ini bisa terjaga baik karena administered prices tidak melonjak dengan tajam. Hanya saja, komponen bahan pangan bergejolak (volatile food) yang dikarenakan masalah cuaca.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered prices justru mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara tahun kalender (year to date) hingga November 2016. Sementara, di sisi lain, komponen volatile food justru mengalami inflasi 5,42 persen di periode yang sama.
"Kenapa inflasi 2016 terbilang bagus, karena administered prices-nya negatif. Harga lisrik subsidi dan BBM tidak naik. Tahun 2017 akan sangat krusial karena subsidi listrik akan dicabut dan harga BBM rencananya mungkin naik karena harga minyak mentah naik. Kalau inflasi naik, ya jadinya bagaimana?" ujar Darmin, Senin (19/12).
Lebih lanjut ia menuturkan, operasi moneter Bank Indonesia (BI) juga dalam posisi kontraksi jika inflasi terus menanjak. Apabila suku bunga acuan semakin tertekan, maka hal itu juga bisa memengaruhi pertumbuhan kredit.
"Kalau memang inflasi terus menanjak dan ini dibiarkan, maka bisa jadi inflasi di tahun depan menembus 4 persen. Langkah antisipasinya, tentu saja adalah meredam inflasi dari sisi volatile food," terangnya.
Untuk mengurangi dampak inflasi bahan pangan, ia mengaku, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus terkait pangan. Sayangnya, ia enggan menyebut kebijakan itu secara detil.
"Tentu saja, inflasi bisa ditekan kalau kami selesaikan pangan. Siapkan pangan dulu. Kalau pangan tak bisa dikendalikan, inflasi bisa tidak sesuai dengan target," jelasnya.
Sebagai informasi, inflasi year to date hingga November tercatat sebesar 2,59 persen, di mana inflasi secara tahunan (year on year) pada bulan yang sama tercatat 3,58 persen. Darmin memprediksi bahwa inflasi year on year akhir tahun nanti mencapai 3,5 persen atau sesuai dengan target BI, yaitu 4 plus minus 1 persen
references by korankaltim, CNNINDONESIA,
“Pencabutan subsidi ini akan dimulai awal tahun depan, dengan mekanisme kenaikan sebanyak tiga kali selama tahun 2017. Setelah itu, tarif pelanggan kelompok 900 VA ini baru mengikuti skema penyesuaian tarif seperti golongan 1.300 VA ke atas.Dan biaya tarif dasar listrik yang harus ditanggung pelanggan sebesar 32 persen, atau naik 32 persen sekali kenaikan,” katanya kepada Koran Kaltim, kemarin.
Di sisi lain, pencabutan subsidi ini baru diberlakukan kepada pelanggan 900 VA yang tidak termasuk golongan miskin dan rentan miskin. Sementara itu, untuk golongan 450 VA, pemerintah masih perlu mencocokkan data yang dimilikinya dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Yang penting pencocokan itu, tidak boleh kami sembarangan menaikkan (tarif),” ujarnya.
Perlu diketahui semua, tarif listrik pelanggan 400 VA yang masih mendapatkan subsidi tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik yaitu sebesar Rp 415 per kWh. Begitu pula dengan pelanggan dengan daya 900 VA yang termasuk golongan miskin dan rentan miskin dengan tarif dasar sebesar Rp 605 per kWh.
Sedangkan untuk rumah tangga mampu, mulai awal tahun 2017 akan mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap. Benny mengatakan, pelanggan 900 VA yang termasuk golongan mampu akan mengalami kenaikan tarif dasar listrik mulai Januari-Februari menjadi sebesar Rp 791 per kWh.
“Penyesuaian kedua yaitu bulan Maret-April menjadi Rp 1.034 per kWh. Penyesuaian ketiga yaitu bulan Mei – Juni menjadi Rp 1.352 per kWh. Juli sampai seterusnya (tarif listrik) ikut dalam mekanisme tariff adjusment,”pungkasnya
Menko Darmin: Waspadai Inflasi 2017 dari Listrik dan BBM
Inflasi tahun depan akan diwarnai pergolakan dari harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices). Pasalnya, tahun depan, subsidi bagi 18,94 juta pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) akan dicabut, bersamaan dengan itu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan berpotensi akan meningkat lagi.
Alhasi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memprediksi, kondisi tahun depan akan berbanding terbalik dibandingkan dengan tahun ini, di mana komponen administered prices terbilang jinak terhadap inflasi.
Bahkan, sambungnya, inflasi tahun ini bisa terjaga baik karena administered prices tidak melonjak dengan tajam. Hanya saja, komponen bahan pangan bergejolak (volatile food) yang dikarenakan masalah cuaca.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered prices justru mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara tahun kalender (year to date) hingga November 2016. Sementara, di sisi lain, komponen volatile food justru mengalami inflasi 5,42 persen di periode yang sama.
"Kenapa inflasi 2016 terbilang bagus, karena administered prices-nya negatif. Harga lisrik subsidi dan BBM tidak naik. Tahun 2017 akan sangat krusial karena subsidi listrik akan dicabut dan harga BBM rencananya mungkin naik karena harga minyak mentah naik. Kalau inflasi naik, ya jadinya bagaimana?" ujar Darmin, Senin (19/12).
Lebih lanjut ia menuturkan, operasi moneter Bank Indonesia (BI) juga dalam posisi kontraksi jika inflasi terus menanjak. Apabila suku bunga acuan semakin tertekan, maka hal itu juga bisa memengaruhi pertumbuhan kredit.
"Kalau memang inflasi terus menanjak dan ini dibiarkan, maka bisa jadi inflasi di tahun depan menembus 4 persen. Langkah antisipasinya, tentu saja adalah meredam inflasi dari sisi volatile food," terangnya.
Untuk mengurangi dampak inflasi bahan pangan, ia mengaku, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus terkait pangan. Sayangnya, ia enggan menyebut kebijakan itu secara detil.
"Tentu saja, inflasi bisa ditekan kalau kami selesaikan pangan. Siapkan pangan dulu. Kalau pangan tak bisa dikendalikan, inflasi bisa tidak sesuai dengan target," jelasnya.
Sebagai informasi, inflasi year to date hingga November tercatat sebesar 2,59 persen, di mana inflasi secara tahunan (year on year) pada bulan yang sama tercatat 3,58 persen. Darmin memprediksi bahwa inflasi year on year akhir tahun nanti mencapai 3,5 persen atau sesuai dengan target BI, yaitu 4 plus minus 1 persen
references by korankaltim, CNNINDONESIA,